Hasil TPM 18 Nopember 2008

Berdasarkan berita yang dilansir situs resmi Dirjen Badan Peradilan Umum MA, di www.badilum.info, pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 telah dilaksanakan Rapat Promosi dan Mutasi oleh Tim TPM ( Tim Promosi dan Mutasi ) untuk sekitar 163 Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Dari keseluruhan tersebut terselip nama salah satu Hakim PN Bogor yakni Bapak ANDI RISAJAYA, SH, M.Hum yang mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Wakil Ketua PN Wonogiri Jawa Tengah. Kami Keluarga Besar PN Bogor mengucapkan selamat atas promosi tersebut dan semoga Pak Andi dapat menjalankan tugas dan kepercayaan tersebut dengan baik, yang menjadi pertanyaan kami, akankah saudara sejiwa atau soulmate Pak Andi yakni Pak ANDI ASTARA, SH akan ikut menemani ke Wonogiri ?
Read More

KUMPULAN PERTANYAAN DI SIDANG PENGADILAN

Berikut ini adalah kutipan dari sejumlah tanya-jawab yang benar-benar pernah berlangsung di sejumlah persidangan, yang tanpa sadar pernah kita lakukan : 1. “Sekarang Dokter, apa benar bahwa kalau seorang meninggal dalam tidurnya, dia tidak menyadari hal itu sampai besokpaginya?”
2. “Anak termuda yang lahir tahun 1980 itu, berapa umurnya?”
3. “Apakah Anda sendiri hadir ketika Anda difoto?”
4. “Apakah Anda atau adik bungsu anda yang terbunuh dalam perang?”
5. “Apakah dia membunuh Anda?”
6. “Berapa jarak antara kedua kendaraan itu pada waktu tabrakan?”
7. “Anda berada di sana sampai waktu Anda pergi, betul?”
8. “Berapa kali Anda melakukan bunuh diri?”
9 T: “Jadi tanggal bayi itu dibuahi adalah 8 Austus?”
J: “Betul”
T: “Jadi apa yang sedang Anda lakukan waktu itu?”
10. T: “Jadi anda punya 3 anak, betul?”
J: “Betul”
T: “Berapa anak laki-laki?”
J” “Tidak ada”
J: “Ada anak perempuan?”
11. T: “Anda bilang tangga itu menuju ke ruang bawah?”
J: “Betul”
T: “Apakah tangga itu juga menuju ke atas?”
12.T: “Tuan John, Anda pergi berbulan madu bukan?”
J: “Betul. Saya pergi ke Eropa”
T: “Apakah Anda membawa serta istri Anda?”
13.T: “Apa yang membuat perkimpoian pertama Anda berakhir?”
J: “Kematian Pak”
T: “Dan kematian siapakah yang membuatnya berakhir?”
14.T: “Dokter, berapa banyak autopsi yang telah Anda lakukan terhadap orang mati?”
J: “Semua autopsi dilakukan terhadap orang mati!”
15.T: “Dokter, Anda ingat jam berapa Anda memeriksa tubuhnya?”
J: “Autopsi saya mulai jam 8:30”
T: “Dan Tuan Dennington sudah meninggal pada waktu tersebut?”
J: “Tidak, dia sedang duduk di atas meja sambil bertanya-tanya kenapa saya melakukan autopsi”
16. T: “Dokter, sebelum Anda melakukan otopsi, apakah Anda memeriksa denyut jantungnya?”
J: “Tidak”
T: “Apakah Anda memeriksa tekanan darahnya?”
J: “Tidak”
T: “Apakah Anda memeriksa apakah dia bernafas atau tidak?”
J: “Tidak”
T: “Kalau begitu, apakah ada kemungkinan pasien tersebut masih hidup ketika Anda melakukan otopsi?”
J: “Tidak”
T: “Bagaimana Anda bisa begitu yakin?”
J: “Karena otaknya ada didalam stoples”
T: “Tapi meski begitu, apakah ada kemungkinan dia mash hidup?”
J: “Ya, ada. Ada kemungkinan dia masih hidup dan berprofesi di bidang hukum di suatu tempat!”
17. T:“Tolong sebutkan tanggal kelahiran Anda”
J:”Tanggal 15 Juli”
T: “Tahun berapa”
J: “Setiap tahun”
18. T: “Berapa umur putera Anda, putera yang tinggal bersama Anda?”
J: “Tiga puluh delapan atau tiga puluh lima, saya tidak ingat yang mana”
T: “Dan sudah berapa lama dia tinggal bersama Anda?”
J: “Empat puluh lima tahun”
19. T: “Apa yang pertama kali diucapkan suami Anda ketika bangun pagi itu?”
J: “Aku ada dimana, Cathy?”
T: “Dan kenapa ucapan tersebut membuat Anda marah?”
J: “Nama saya Susan”
20. T: “Dimana lokasi kecelakaan tersebut?”
J: “Di Kilometer 49”
T: “Dan dimana letak Kilometer 49 itu?”
J: “Sepertinya antara Kilometer 48 dan Kilometer 50”
Read More

Prosedur Berperkara

PROSES PENDAFTARAN PERKARA SAMPAI DENGAN SELESAI
PROSES DI MEJA I
  1. Menyerahkan Surat Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi, dan Permohonan Somasi.
  2. Memperoleh Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang berisi penentuan besarnya panjar biaya perkara yang harus dibayarkan kepada Pemegang Kas Pengadilan Negeri.
  3. Membayar panjar biaya perkara kepada Pemegang Kas Pengadilan

PROSES DI MEJA II
  1. Mendaftarkan Perkara untuk dicatat pada Buku Register Induk untuk mendapatkan nomor perkara
  2. Berkas yang diterima oleh Petugas Meja II kemudian dilengkapi dengan Formulir Penetapan Majelis Hakim dan Formulir Penetapan Hari Sidang.
PROSES DI MEJA III
  1. Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak
  2. Menerima dan memberikan tanda terima atas : Memori Banding, Kontra Memori Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Jawaban / Tanggapan atas alasan PK
Read More

Pejabat

  1. Binsar P. Pakpahan, SH
    Ketua Pengadilan Negeri Bogor
  2. Gusrizal, SH, M.Hum
    Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor
  3. Andi Astara, SH
    Hakim
  4. Ny. Tirolan Nainggolan, SH
    Hakim
  5. Ny. Hj. Sri Asmarani, SH, CN
    Hakim
  6. Ny. Ekova Rahayu Avianti, SH
    Hakim
  7. Agus Widodo, SH, M.Hum
    Hakim
  8. Djoni Witanto, SH
    Hakim
  9. Fahrul Siregar, S.H
    Panitera/Sekretaris
  10. Ny. Hj. Watty Wiarti, SH
    Wakil Panitera
  11. Ny. Gusti Hartin
    Wakil Sekretaris
  12. Ny. Hj. Sumiati RS, SH
    Panitera Muda Hukum
  13. Martua Manik, SH
    Panitera Muda Pidana
  14. Ny. Noverini, SH
    Panitera Muda Perdata
  15. Cecep Supriadi
    Kepala Sub Bagian Kepegawaian
  16. Agung Trimardiyanto, SH
    Pjs. Kepala Sub Bagian Umum
  17. Komarudin
    Kepala Sub Bagian keuangan
  18. Candrasah, S.H.
    Panitera Pengganti
  19. Dudi Gusmawan
    Staf Kepegawaian
  20. A. MALIK SYAFAAT
    STAF ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN JURUSITA PENGGANTI
  21. NUSI, SH
    HAKIM PENGADILAN NEGERI BOGOR
  22. EKO MARDIYANTO
    STAF BAGIAN UMUM
  23. KUNANI
    JURU SITA PENGGANTI
  24. MUHAMMAD YUSUF
    PANITERA PENGGANTI
  25. IRWAN MAULANA
    STAF KEPANITERAAN HUKUM
  26. E. SUTISNA
    STAF BAGIAN UMUM
  27. RALIM, AM.d
    STAF KEPANITERAAN PERDATA
  28. WIDIASTUTI
    JURU SITA PENGGANTI
  29. DJAENUDDIN
    STAF BAGIAN UMUM
  30. SUMIYATI
    JURU SITA PENGGANTI
  31. R. ARIFIN
    JURU SITA PENGGANTI
  32. ANI RISTOWANTI
    PANITERA PENGGANTI
  33. TAMBAT AKBAR, SH
    STAF KEPANITERAAN PIDANA
  34. KAMLAH DEWI
    BENDAHARAWAN
  35. EDI SOPYAN, SH
    JURU SITA PENGGANTI
  36. AGUS PRIYANTO
    STAF BAGIAN UMUM
  37. NILUH TUTI ARIANI, SH
    PANITERA PENGGANTI
  38. ETI SUPRIYANTI
    JURU SITA PENGGANTI
  39. EEN NURHAENI
    STAF BAGIAN KEUANGAN
  40. IMAYANI, AM.d
    STAF KEPANITERAAN PIDANA
  41. EVA TRISNAWATI
    STAF BAGIAN UMUM
  42. JAJAT SUDRAJAT
    STAF BAGIAN UMUM
  43. ERI HARTATI
    JURU SITA PENGGANTI
  44. S U H E N D I
    PANITERA PENGGANTI
  45. MARDIANA, SH
    PNITERA PENGGANTI
  46. MUHAMMAD SIDIK, SH
    JURU SITA
  47. YOSE PRIYONO, SH
    PANITERA PENGGANTI
  48. NIKEN IRAWATI, SH
    PANITERA PENGGANTI
  49. YOYOH SITI SOPIAH
    STAF BAGIAN KEPEGAWAIAN
  50. ASIH TRI ESTHI M, SH
    STAF KEPANITERAAN PIDANA
  51. YUNITA ELLYANA, SH
    STAF KEPANITERAAN PIDANA
  52. KORRY DAMAYANTI
    STAF BAGIAN UMUM
  53. ABAS BASARI, SH
    PANITERA PENGGANTI
  54. HJ. ANIE ASMARA, SH
    PANITERA PENGGANTI
  55. IRWAN TAUFIK
    PANITERA PENGGANTI
  56. M.D. ISMADI IRIANTO
    PANITERA PENGGANTI
  57. UDIN SYAHRUDIN
    JUR U SITA
  58. SRI SUNDARI
    JURU SITA PENGGANTI
  59. HARRY AMIR HAMZAH
    PANITERA PENGGANTI
  60. MASRI
    JURU SITA
  61. IGNATIUS SUTEDJO
    PANITERA PENGGANTI
  62. YAN SUBANDI, SH
    PANITERA PENGGANTI
  63. NURYASA SINTARI, S. Sos
    PANITERA PENGGANTI
  64. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.
    CALON HAKIM
  65. MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH
    CALON HAKIM
  66. SAMSIATI, SH.
    CALON HAKIM
  67. TRI BAGINDA KAISAR A.G. SH.
    CALON HAKIM
  68. NURINDAH PRAMULIA, SH
    CALON HAKIM
  69. EKA YEKTININGSIH, SH
    CALON HAKIM
  70. ANGGREANA E. RORIA SORMIN SH.
    CALON HAKIM
  71. FRANSISCA YUDITH IKHWANDANI, SH
    CALON HAKIM
  72. PANDU DEWANTO, SH
    CALON HAKIM
  73. ADE YUSUF, SH
    CALON HAKIM
  74. DEWI ANGGRAENI, SH
    staf kepaniteraan Perdata
  75. ACEP TAJUDIN NUR
    Jurusita Pengganti
  76. SARI NURHAYATI, SE.
    Staf bagian Keuangan
  77. IYUS ROSADI, SH.
    Staf Kepaniteraan Pidana
Read More

Selayang Pandang

Kota Bogor mempunyai sejarah yang panjang dalam Pemerintahan,mengingat sejak zaman Kerajaan Pajajaran sesuai dengan bukti-bukti yang ada seperti dari Prasasti Batu Tulis, nama-nama kampung seperti dikenal dengan nama Lawanggintung, Lawang Saketeng, Jerokuta, Baranangsiang dan Leuwi Sipatahunan diyakini bahwa Pakuan sebagai Ibukota Pajajaran terletak di Kota Bogor. Pakuan sebagai pusat Pemerintahan Pajajaran terkenal pada pemerintahan Prabu Siliwangi (Sri Baginda Maharaja) yang penobatanya tepat pada tanggal 3 Juni 1482, yang selanjutnya hari tersebut dijadikan hari jadi Bogor, karena sejak tahun 1973 telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten dan Kota Bogor sebagai hari jadi Bogor dan selalu diperingati setiap tahunnya sampai sekarang.
Sebagai akibat penyerbuan tentara Banten ke Pakuan Pajajaran catatan mengenai Kota Pakuan tersebut hilang, baru terungkap kembali setelah datangnya rombongan ekspidisi orang-orang Belanda yang dipimpin oleh Scipio dan Riebeck pada tahun 1687, dan mereka meneliti Prasasti Batutulis dan situs-situs lainya yang meyakini bahwa di Bogorlah terletak pusat Pemerintahan Pakuan Pajajaran.
Pada tahun 1745 Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu bernama Baron Van Inhoff membangun Istana Bogor, seiring dengan pembangunan jalan Raya Daenless yang menghubungkan Batavia dengan Bogor, sehingga keadaan Bogor mulai bekembang.
Pada masa pendudukan Inggris yang menjadi Gubernur Jendralnya adalah Thomas Rafless, beliau cukup berjasa dalam mengembangkan Kota Bogor, dimana Istana Bogor direnofasi dan sebagian tanahnya dijadikan Kebun Raya (Botanikal Garden), beliau juga memperkejakan seorang Planner yang bernama Carsens yang menata Bogor sebagai tempat peristirahatan yang dikenal dengan Buitenzoorg.
Setelah Pemerintahan kembali kepada Hindia Belanda pada tahun1903, terbit Undang-undang Desentralisasi yang bertujuan menghapus sistem pemerintahan tradisional diganti dengan sistem administrasi pemerintahan modern sebagai realisasinya dibentuk Staadsgemeente diantaranya adalah.
1. Gemeente Batavia ( S. 1903 No.204 )
2. Gemeente Meester Cornelis ( S. 1905 No.206 )
3. Gemeente Buitenzoorg ( S. 1905 No.208 )
4. Gemeente Bandoeng ( S. 1906 No.121 )
5. Gemeente Cirebon ( S. 1905 No.122 )
6. Gemeente Soekabumi ( S. 1914 No.310 )
(Regeringsalmanak Voor Nederlandsh Indie 1928 : 746-748)
Pembentukan Gemeente tersebut bukan untuk kepentingan penduduk Pribumi tetapi untuk kepentingan orang-orang Belanda dan masyarakat Golongan Eropa dan yang dipersamakan (yang menjadi Burgermeester dari Staatsgemeente Buitenzoorg selalu orang-orang Belanda dan baru tahun 1940 diduduki oleh orang Bumiputra yaitu Mr. Soebroto).
Pada tahun 1922 sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap peran desentralisasiyang ada maka terbentuklah Bestuursher Voorings Ordonantie atau Undang-undang perubahan tata Pemerintahan Negeri Hindia Belanda (Staatsblad 1922 No. 216), sehinga pada tahun 1992 terbentuklah Regentschaps Ordonantie (Ordonantie Kabupaten) yang membuat ketentuan-ketentuan daerah Otonomi Kabupaten (Staatsblad 1925 No. 79).
Propinsi Jawa Barat dibentuk pada tahun 1925 (Staatsblad 1924 No. 378 bij Propince West Java) yang terdiri dari 5 keresidenan, 18 Kabupaten (Regentscape) dan Kotapraja (Staads Gemeente), dimana Buitenzoorg (Bogor) salah satu Staads Gemeente di Propinsi Jawa Barat di bentuk berdasarkan (Staatsblad 1905 No. 208 jo. Staatsblad 1926 No. 368), dengan pripsip Desentralisasi Modern, dimana kedudukan Bugermeester menjadi jelas.
Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pemerintahan di Kota Bogor menjadi lemah karena pemerintahan dipusatkan pada tingkat keresidenan yang berkedudukan di Kota Bogor, pada masa ini nama-nama lembaga pemerintahan berubah namanya yaitu: Keresidenan menjadi Syoeoe, Kabupaten/Regenschaps menjadi ken, Kota/Staads Gemeente menjadi Si, Kewedanaan menjadi/Distrik menjadi Gun, Kecamatan/Under Districk menjadi Soe dan desa menjadi Koe.
Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah pengakuan kedaulatan RI Pemerintahan di Kota Bogor namanya menjadi Kota Besar Bogor yang dibentuk berdasarakan Udang-undang Nomor 16 Tahun 1950.
Selanjutnya pada tahun 1957 nama pemerintahan berubah menjadi Kota Praja Bogor, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 1Tahun 1957, kemudian dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 berubah kembali menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor.
Dengan diberlakukanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dirubah menjadi Kota Bogor.
Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.
JUMLAH PENDUDUK KOTA BOGOR PER KECAMATAN MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2006
Bogor Selatan : Laki-Laki : 77.254, Perempuan :73.881
Bogor Timur : Laki-Laki : 38.307, Perempuan :38.958
Bogor Utara : Laki-Laki : 64.148, Perempuan :61.710
Bogor Barat : Laki-Laki : 86.496, Perempuan :84.148
Bogor Tengah : Laki-Laki : 46.235, Perempuan :46.620
Tanah Sareal : Laki-Laki : 67.006, Perempuan : 65.487
JUMLAH TOTAL PENDUDUK : Laki-Laki : 379.446 Jiwa Perempuan : 370.804 Jiwa
TOTAL PENDUDUK : 750.250 Jiwa
sumber : diambil dari www.kotabogor.go.id
Gedung Pengadilan Negeri Bogor telah berdiri sejak sekitar tahun 1800-an, sebagaimana dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Gambar ini tidak diketahui diambil tahun berapa, tetapi pada tulisan di foto terdapat kata-kata : Buitenzorg 1075. Gebouw Landraad


Sejak berdiri hingga sekarang Gedung Pengadilan Negeri Bogor terletak dijalan Pengadilan, dahulu jalan Pengadilan Bogor ini bernama Jalan LANDRAAD. Gedung Pengadilan Negeri saat ini dapat kita lihat pada gambar berikut :

Read More